Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Thailand Dan Myanmar

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat – Nya yang telah memberi taufik dan hidayah – Nya, salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhamad Saw, keluarga serta para sahabatnya.
Alhamdulillah tugas yang saya buat yang berbentuk makalah telah selesai dibuat, meskipun masih banyak kekurangan namun hal itu harap maklum karena keterbatasan kami sebagai manusia.
semoga makalah yang kami buat banyak memberikan manfaat kepada kelompok kami pada khususnya kepada para pembaca pada umumnya. Amiin



Bandung, Juni 2010

DAFTAR ISI



Halaman


KATA PENGANTAR...................i
DAFTAR ISI.......................ii
DAFTAR TABEL.....................iii
BAB I PENDAHULUAN...............................................1
A. Ideologi Sebagai Perbandingan.......................1
B. Identifikasi Masalah................................3

BAB II PEMBAHASAN.............................................. 4
A. Tinjauan Teoritis..................................4
B. Perbandingan Negara Thailand Dan Myanmar.......... 4

BAB III PENUTUP................................................14

DAFTAR PUSTAKA.................................................15



DAFTAR TABEL



Halaman


Tabel 1.1 Persamaan Kedua Negara 12
Tabel 1.2 Perbedaan Kedua Negara 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ideologi Sebagai Perbandingan

Perbandingan disebut juga dengan muqdranatul hukumat dalam bahasa Arab atau comparative of Government dalam bahasa Inggris, yaitu membandingkan berbagai perbedaan dan persamaan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan antarnegaara. Hal tersebut biasanya berbicara tentang system pmereintahan, sejarh kelahiran, pusat kekuasaan, serta hubungan pemerintah dengan rakyatnya masing-masing.

Ideologi itu sendiri diterjemahkan sebagai system pedoman hisup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam amsyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh para tokoh pemikir Negara, dan kemudian myebarluaskan secara resmi sebagai dasar Negara. Fanatisme buta atau hanya ikut-ikutannya para pemimpin pemerintahan suatu Negara, system politik, system pemerintahan, system hokum, sisitem perekonomian, system administrasi, dan system social lainnya akan cenderung sedikit-dikitnya dipengaruhi dan berakibat pada salah satu paradigma besar tersebut.

1. Paradigma Sosialisme Komunis

Sebut saja ini sebagai jalan yag pertama paradigma yang muncul untuk mengantisipasi perbedaan kelas dan jurang pemisah antara sikaya dengn simiskin. Caranya dengna menyamaratakan penghasilan perekonomian. Oleh karena itu, alat produksi harus dikuasai oleh pemerintah atau sekelompok orang (partai sosialis) yang dikontrol pemerintah dengan pengaturan yang ketat.

2. Paradigma Liberalis Kapitalis

Berangkat dari keinginan manusia untuk hidup bebas, maka pengawasam manusia atas manusia dikurangi, sehingga berbagai proses untuk menyuarakan hidup dan kehidupan dilontarkan.

3. Paradigma Islam

Nabi Muhammad SAW antara lain menyebutkan bahwa orang kaya (kapitalis) membayarkan zakat kepada kaum miskin,mustadafin, dhuafa (sosialis) sebelum kaum miskin menolak zakat orang kaya dengan mengatakan bahwa yang mereka perlukan adalah darah orang kaya (sebelum terjadi revolusi social komuis).

Dari kedua paradigma tersebut (komunis dan liberalis) keluarlah jalan ketiga sebagai jalan yang lurus sebagai keseimbangan.

Dari ketiga paradigma tersebut terbentuklah tiga agung yang menguasai dunia, yaiu antara pemerintahan-pemerintahan dan Negara-negara yang ingin berbaik hati (good governance) yang melepaskan dan membebaskan rakyatnya disatu pihak dan pemerintahan-pemerintahan dan Negara-negara yang terlalu mengurus rakyatnya dengan penuh tata tertib (clean government) dalam berbagai urusan (bold state).

Untuk melihat berbagai jenis bentuk pemerintahan, dapat diuraikan berbagai system pemerintahan menurut pertanggungjawaban kabinetnya yaitu anatara lain :

a. Sistem Pemerintahan Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial yaitu cabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Agawr para menteri tidak berlindung dibawah kekuasaan presiden apabila melakukan kesalahan, maka antara lain badan legislative (parlemen) dan badan eksekutif (presiden dan menterinya) harus saling mengawasi secara ketat (checking with power).

b. Sistem Pemerintahan Kabinet Parlementer

Kabinet yang para menterinya bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena parlemen yang memilih menteri-menteri yang tepat begitu juga dengan perdanan menterinya sendiri. Aggota parlemen dapat menjatuhkan setiap kesalahan dari masing0masing menteri.

c. Sistem Pemerintahan Kabinet Campuran

Kabinet campuran yaitu cabinet yang presidennya tidak hendak kehilangan kekuasaan ketika anggota parlemen memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Oleh karena itu yang jatuh hanya perdana menteri dan menteri-menterinya, tetapi presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Sistem pemerinthan campuran ini biasanya selain memiliki presiden ataupun raja sebagai kepala Negara, juga memilii kepala pemerintahahn yaitu perdanan menteri.

d. Sistem Pemerintahan Kabinet Komunis

Kabinet komunis yaitu cabinet yang baik kepala Negara dan kepala pemerintahannya edijabat secara ex office oleh pimpinan partai komunis, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pmerintahan daerah, karena partai komunis yang ada didaerah sekaligus menjadi kepala daerah dan kepala wilayah.

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah dikemukakan beberapa ciri-ciri system pemerintahan maka secara khusus isi makalah ini akan membandingkan antara Negara Thailand dan Negara Myanmar serta menginventarisir persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teoritis

Sudah banyak ahli banyak memberikan definisi tentang Negara dan Pemerintahan, diantaranya antara lain sebagai berikut :

Menurut Socrates, Negara adalah organisasi yang mengatur hubunagn orang-orang dalam satu kota atau polis (Negara waktu itu). Sedangkan definisi Pemeritahan menurut Soemandar adalah Pemerintahan sebagai badan yang penting dalamm rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tututan dan harapan serta perndapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat legitimasi.

B. Perbandingan Negara Thailand Dan Myanmar

Sekilas tentang Negara Thailand.

Nama Resmi : Ratcha Anachak Thai

Ibukota : Bangkok

Batas Negara :

Utara : Myanmar dan Laos

Timur : Laos dan Komboja

Selatan : Malaysia dan Siam Barat

Kota Terbesar : Bangkok

Luas Wilayah : 676.578 km2

Iklim : tropis dan bercirikan monsoon

Penduduk : Penduduk asli bangsa Thai, keturunan China dan melayu

Jumlah Penduduk : 64.700.000 Jiwa

Bentuk Negara : Kerajaan

Bentuk Pemerintahan : Kerajaan Konstitusional

Kepala Negara : Raja

Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Agama : Budha mayoritas, Islam dan Kristen

Bahasa : Bahasa Thai

Mata Uang : Bath Thailand

Ekonomi : Ekspor utama, beras, karet, industri, pariwisata

Lagu kebangsaan : Phleng Chat

Kerajaan Thailand (nama resmi: Ratcha Anachak Thai; juga Prathēt Thai), kadangkala juga disebut Mueang Taek, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Thailand dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" berarti "kebebasan" dalam bahasa Thailand, namun juga dapat merujuk kepada suku Taek, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai terutama kaum minoritas Tionghoa.

Sejarah

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kalender Thailand didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Thailand.

Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Thailand diterjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Thailand, dan setengahnya merupakan wisatawan.

Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Thailand Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya.

Ekonomi Thailand

Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Thailand, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.

Thailand memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRT dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.

Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Thailand, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Thailand. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

Provinsi Thailand Thailand dibagi kepada 76 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya.

Peta Thailand dengan kota-kota penting.

Utara Chiang Mai Chiang Rai Kamphaeng Phet Lampang Lamphun Mae Hong Son Nakhon Sawan Nan Phayao Phetchabun Phichit Phitsanulok Phrae Sukhothai Tak Uthai Thani Uttaradit Timur Chachoengsao Chanthaburi Chonburi Rayong Prachinburi Srakaeo Trat Selatan Chumphon Krabi Nakhon Si Thammarat Narathiwat Pattani Phang Nga Phattalung Phuket Ranong Satun Songkhla Surat Thani Trang Yala

Timur Laut Amnat Charoen Buriram Chaiyaphum Kalasin Khon Kaen Loei Maha Sarakham Mukdahan Nakhon Phanom Nakhon Ratchasima Nongbua Lamphu Nong Khai Roi Et Sakhon Nakhon Sisaket Surin Ubon Ratchathani Udon Thani Yasothon Tengah Ang Thong Ayutthaya Bangkok Chainat Kanchanaburi Lopburi Nakhon Nayok Nakhon Pathom Nonthaburi Pathumthani Phetchaburi Prachuap Khiri Khan Ratchaburi Samut Prakan Samut Sakhon Samut Songkhram Saraburi Sing Buri Suphanburi

Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik (Amphoe), 81 sub-distrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa (Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban) (jumlah hingga tahun 1984).

Geografi Thailand

Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.

Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsun. Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok termasuk Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla.

Politik

Balai Takhta Ananta Samakhom, gedung parlemen lama Thailand, di Bangkok. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.

Parlemen Thailand yang bikameral dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 500 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 200 orang. Anggota keduanya dipilih melalui pemilu rakyat. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

Demografi

Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar (yang tidak proporsional dengan jumlahnya di negara tersebut) dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit.

Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah.

Budaya

Muay Thai, sejenis kickboxing ala Thailand, adalah olahraga nasional di Thailand dan merupakan seni beladiri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ada pula seni beladiri yang mirip dengan muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara. Ucapan penyambutan yang umum di Thailand adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah. Masakan Thailand mencampurkan empat macam rasa yang dasar: manis, pedas, asam dan asin.

Sekilas Tentang Negara Myanmar

Nama Resmi : The Union of Myanmar

Ibukota : Yangon

Luas Wilayah : 676.578 km2

Batas Negara :

Utara : RRC

Timur : Muangthai dan laos

Selatan : Teluk Benggala

Barat : Bangladesh

Iklim : Musim panas dan musim dingin

Penduduk : Sebagai penduduk Birma keturunan Tibet Birma, sisanya suku Shan, Karen, Rakhin, Mon dan Kachin

Jumlah Penduduk : 50 juta jiwa

Bentuk Negara : Negara Kesatuan

Kepala Negara / : Perdanan Menteri

Pemerintahan

Agama : Budha mayoritas

Bahasa : Bahasa Birma (resmi), Inggris

Mata Uang : Kyat ( ks)

Lagu Kebangsaan : Our Free Homeland / Tanah Airku Merdeka

Ekonomi : Ekspor utama, beras, hasil pertanian, kayu, hasil laut, mineral dan batuan, Industri utama, agrobisnis, kehutanan, makanan, dan pertambangan.

Wilayah dan Penduduk :

Terletak di Asia Tenggara, Myanmar berbatasan dengan Thailand dan Laos di bagian Timur, RRC di bagian Utara serta Bangladesh, India dan Teluk Benggala di sebe;ah Barat.Wilayah Myanmar terdiri dari 7 state ( berdasarkan etnik grup mayoritas ) dan 7 division ( berdasarkan heterogenitas ) yang terbagi atas berbagai township yang kemudian terbagi lagi atas ward atau village. Penduduk Myanmar termasuk sejumlah besar warga China nya, berasal dari suku Mongoloid. Selebihnya merupakan imigran India, Pakistan dan sejumlah kecil orang Eropa.

Yangon, ibukota Myanmar selain menjadi pusat pemerintahan, merupakan pelabuhan utama negeri ini. Juga pusat perdagangan danindustri serta induk jaringan transportasi dan komunikasi negara. Sejak tahun 2005, ibukota Myanmar direncanakan akan dipindahkan ke Pyinmana karena dianggap lebih strategis berada di tengah-tengah Myanmar. Yangon terkenal dengan monumen pagoda Shwe Dagon yang berlapis emas dengan ketinggian mencapai 112 m.

Sejarah singkat

Di Awal ke 18, Myanmar menjadi bagian dari wilayah jajahan Inggris ( Indian Empire ). Merdeka di tahun 1948, Myanmar mengalami instabilitas politik karena perpecahan dalam partai yang berkuasa ( AFPL ). Myanmar menganut politik multi partai dan mengakui adanya 10 partai. Pemerintahan SPDC ( State Peace and Development / Dewan Ketentraman dan Pembangunan Negara ) masih merupakan pemerintahan sementara menunggu terbentuknya konstitusi baru.

Tabel 1.1

Persamaan Kedua Negara

Thailand	Myanmar
Ø Sistem Pemerintahan Parlementer Ø PM Sebagai Kepala Negara Ø Menteri Kabinet ditunjuk / dipilih oleh Perdana Menteri	Ø Sistem Pemerintahan Parlementer Ø PM Sebagai Kepala Negara Ø Menteri Kabinet ditunjuk / dipilih oleh Perdana Menteri

Tabel 1.2

Perbedaan Kedua Negara

Thailand	Myanmar
Ø Kepala Negara adalah Raja Ø PM ditunjuk / dipilih oleh Raja Ø Kabinet bertanggung jawab kepada PM Ø Diktator	Ø Kepala Negara adalah Presiden Ø Perdana menteri dipilih langsung oleh parlemen (perwakilan) Ø Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen Ø Militerisme

BAB III

PENUTUP

Perbandingan disebut juga dengan muqdranatul hukumat dalam bahasa Arab atau comparative of Government dalam bahasa Inggris, yaitu membandingkan berbagai perbedaan dan persamaan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan antarnegaara. Hal tersebut biasanya berbicara tentang system pmereintahan, sejarh kelahiran, pusat kekuasaan, serta hubungan pemerintah dengan rakyatnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Syafiie, Inu Kencana, Andi Azikin, 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama

Bambang Yudhoyono, Susilo, Sekilas Profil Negara Myanmar, 9 Juni 2008,

http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/03/01/255.html

Wahyuningrum, Atit Kustriana,Henni Hendrastuti, Heru Narwanto, Marjono, 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial, Solo: PT. MASTER MEDIA PARAMITRA