KKL__PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANEJEMEN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan Sistem Informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan keseluruh lapisan masyarakat dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara apapun.

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut kita harus selalu mengikuti trend sistem informasi sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu implikasi nyata yang dirasakan dari percepatan tersebut saat ini adalah munculnya berbagai bidang baru yang menuntut penguasaan teknologi informasi didalamnya.

Sistem Informasi yang berkembang pesat sekarang ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Inilah alasan lain mengapa di dinas perhubungan provinsi jawa barat dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dalam melayani masyarakat.

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya, namun juga yang diberikan pemerintah secara efektif dan efesien. Hubungan yang erat antara dinas perhubungan provinsi jawa barat dan masyarakat sebagai pihak yang harus diperhitungkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya haruslah diimbangi dengan peran pemerintah dan bisa memberikan sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Dunia informasi merupakan suatu fenomena didalam kehidupan baik di Dinas Perhubunga Provinsi Jawa Barat maupun dilingkungan masyarakat. Hal ini karena semakin majunya suatu negara atau daerah maka harus semakin efektif pelayanan sistem informasi baik dari segi sektor ekonomi , politik, perdagangan , budaya maupun sosial, oleh sebab itu, di dinas perhubungan provinsi jawa barat dalam meningkatakan kualitas kinerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efesien, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan trasparansi .

Kinerja di dinas perhubungan provinsi jawa barat pun hendaknya ditingkatkan melalui suatu media teknologi yang semakin maju, ini dapat menunjang kinerja lebih efektif dan efesien sehingga terciptanya good governance. Banyak media informasi dan teknologi yang dapat dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perlu didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi yang lebih kompetitif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dewasa ini teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya sebagai tuntutan yang sangat mendesak bagi setiap orang, tetapi digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, lengkap dan akurat. Perkembangan sistem informasi memberi dampak pada bidang pelayanan dan penyampaian informasi dari dinas perhubungan provinsi jawa barat kepada masarakat.

Website merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan dalam penyampaian informasi disuatu negara, kota, kantor maupun sarana pribadi. Perkembangan website yang semakin lama semakin maju dan diperluas pemanfaatannya sebagai media komunikasi jarak jauh baik secara langsung maupun tidak langsung yang cepat dan dinamis.

Fasilitas-fasiltas, tampilan website yang dinamis, data-data yang lengkap terutama informasi yang berhubungan dengan dinas perhubungan provinsi jawa barat khususnya informasi yang ditampilkan dalam web site menjadi media penyampaian informasi dan promosi mengenai keunggulan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Maka untuk itu berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil topik usulan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANEJEMEN DALAM RANGKA MENUNJANG EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT”

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam usulan penelitian ini, penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem informasi manajemen di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat?

2. Kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan sistem informasi manajemen?

3. Proses pengelolaan sistem informasi manajemen dalam menerapan efektivitas kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengembangan sistem informasi manejemen dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

edangkan tujuanya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan sistem informasi manajemen di Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem informasi manajemen.

3. Untuk mengetahui proses pengelolaan sistem informasi manejemen dalam menerapan efektivitas kinerja pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Hasil kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai efektivitas dalam menerapkan Sistem Informasi yang diimplementasikan melalui penggunaan Sistem Informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

2. Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan e-government.

3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan propinsi jawa barat, khususnya dibidang sistem informasi manajemen dalam memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efesien.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan sistem informasi sekarang ini sudah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh sebagian organisasi perusahan, organisasi kemasyarakatan, partai politik termasuk oleh pemerintah. Sistem Informasi dalam pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan e-government berkaitan erat dengan hubungan pemerintah dan rakyatnya.

Menurut Edi Sutanta dalam bukunya menjelaskan e-government memiliki arti sebagai berikut :

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudiaan menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha. (Sutanta, 2003:150).

Dengan demikian munculnya e-government dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.

Karena dengan adanya aplikasi e-government ini penyediaan sumber informasi, khususnya informasi mengenai sistem informasi yang sangat cepat terlaksana, sehingga keterbukaan menjadi lebih efektif dan tidak adanya birokrasi yang berbelit-belit.

Penggunaan teknologi dan informasi pada dinas perhubungan provinsi jawa barat akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dinas perhubungan provinsi jawa barat dan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kinerja yang efektif maka aplikasi e-government tidak akan berjalan dengan sempurna.

Dapat disimpulkan bahwa jika di dinas perhubungna provinsi jawa barat, ditata dengan benar dan disesuaiakan dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi modern, yaitu mempunyai visi dan misi dengan jelas, maka akan dapat mempermudah tingkat efektivitas kinerja pegawai dinas perhubungan provinsi jawa barat. Keadan seperti ini tentunya akan menciptakan pemerintahan yang responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan good governance.

Setiap pegawai dinas perhubungan provinsi jawa barat dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggungjawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya.

Terutama dengan munculnya pengembagan aplikasi dibidang sistem teknologi informasi pemerintahan khususnya di dinas perhubungan provinsi jawa barat yang dinamakan dengan e-government. Maka kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu diseimbangkan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan penerapan e-government.

Salah satu usaha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan e-government adalah dengan dibangunnya portal-portal kepemerintahan, yang dapat diakses langsung oleh masyarakat luas. Pada intinya merupakan alat komunikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintahan. Pengguna pemerintah propinsi jawa barat menginginkan akses yang mudah kepada informasi, dan pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Semua dokumen dinas perhubungan provinsi jawa barat yang penting dapat dicari dengan mesin pencari dan menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung.

Kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas, maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Menurut Sondang, informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan (Sondang, 2006:76).

Jadi sistem informasi manajemen merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang lebih berguna bagi penerimanya dan mempunyai syarat lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa. Begitu juga dengan sistem informasi yang merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang sudah berbentuk dan berguna bagi kepentingan atau kegiatan administrasi dinas perhubungan provinsi jawa barat dan masyarakat.

Sistem harus memiliki input, procces dan juga output menurut Sutanta:

Sistem merupakan sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan. (Sutanta,2003:4)

Jadi suatu sistem harus mempunyai tujuan dalam proses pelaksanaanya.

Model umum suatu sistem adalah terdiri atas masukan (input), pengolah (procces), dan keluaran (output). Sebagaimana ditunjukan dalam gambar berikut:

Bagan 1.1

Keterkaitan Antara Input, Proses dan Output

Data Diolah Informasi

(Sumber: Sutanta,2003:4)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan proposisi. Santoso berpendapat bahwa proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep. (macamnya: kausal/asimetris, kovariasional/simetris) (Santoso, 2005:26).

Model Penjelasan bagan tersebut dapat dilihat bawa hubungan antara input dengan proses dan output sangat berpengaruh sekali. Menunjukan bahwa suatu sistem berpengaruh terhadap pelayanan publik, bila sistem informasi berjalan sesuai prosedur dan diukung dengan kualitas sumber daya aparatur maka, pelayanan publik akan terlihat berupa kepuasan dan efektivitas penerapan sistem.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1.2

Model Kerangka Pemikiran

Penelitian ini, penulis tidak menggunakan hipotesis, karena penulisan ini terdiri dari satu variable. Oleh karena itu penulis menggunakan proposisi. Jadi proposisi tidak mempunyai format tertentu, biasanya disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjkan hubungan antar dua konsep.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kulaitas pelayanan sistem informasi manejemen menggunakan tipe e-government dimana tipe ini adalah untuk mendekatkan dinas perubungan povinsi jawa barat dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau untuk berbagai informasi dan pemenuhan kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Kinerja pegawai dalam mengoprasionalkan dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu bentuk pelayanan dan merupakan salah satu bentuk model e-government yaitu government to citizen. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan kinerjanya. Setiap pegawai harus dituntut lebih profesianal agar dapat mewujudkan pelayanaan yang prima dan tentunya ini akan berdampak terhadap pemerintah, khususnya di dinas perhubungan provinsi jawa barat.

Dengan hadirnya sitem informasi ini, dinas perhubungan provinsi jawa barat mengharapkan setiap masyarakat pada umumnya dapat mengakses langsung informasi. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berkomitmen mewujudkan good governance sesuai dengan visi dan misi pemerintah provinsi jawa barat, serta mewujudkan kebersamaan dalam membangun pemerintah provinsi jawa barat melalui pembinaan tali silaturahim, penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam (SDA), secara optimal.

1.6 Metode Penelitian dalam Pelaporan KKL

1.6.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada usulan penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan secara benar.

Pada Penelitian KKL ini penulis menggunakan metode deskriftif . Pengertian metode deskriftip adalah :

Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu cirri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu. Penelitian deskriftip dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian (Burhan bungin,2001:124).

Berdasarkan pengertian itu, maka metode deskriptif menggambarkan tentang pengembangan sistem informasi manejemen dalam rangka menunjang efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan provinsi jawa barat, dalam meningkatkan pelayanan sistem informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas usulan penelitian, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung kelapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan efektivitas pengembangan sistem informasi dalam meningkatkan pelayanan informasi dalam menunjang efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan provinsi jawa barat.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai atau berbicara secara langsung dengan nara sumber untuk dijadikan data yang kemudian dianalisa.

c. Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan e-government, sistem informasi manajemen dan kinerja kepegawaian. Studi pustaka ini didapat dari buku, artikel dan dokumentasi untuk dikumpulkan sebagai teori yang dijadikan landasan dalam menyusun usulan penelitian

1.6.3 Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai efektivitas pengembangan sistem informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono menyatakan bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. (Sugiono,2005:1)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dianalisa oleh peneliti yang menekankan pada hasil yang dicapai dalam efektivitas pengembangan sistem informasi manejemen di dinas perhubungan provinsi jawa barat.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana setting tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar grounded dalam data (Bagong Suyatna, 2005:183).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Bagian Humas pengelolaan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Jl.Sukabumi No.1 Telp. 7207257-7272258 Bandung 40132. Penjadwalan usulan penelitian sampai penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terdiri atas:

1. Pengumuman dosen pembimbing KKL bulan April 2009.

2. Pemilihan lokasi KKL atau observasi awal April-Mei 2009.

3. Bimbingan usulan penelitian Laporan KKL bulan April-Juni 2009.

4. Usulan penelitian disetujui oleh pembimbing KKL bulan Juli 2009.

5. Pelaksanaan KKL bulan Agustus 2009.

6. Bimbingan laporan KKL bulan September-November 2009.

7. Pengumpulan Laporan KKL, bulan November 2009.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2009
		Jul	Agus	Sep	Okt	Nov
1	Mengajukan surat ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
2	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
3	Pengumpulan data
4	Penulisan laporan
5	Pengumpulan laporan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Sistem Informasi

Pembangunan sistem informasi diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan dan penataan peningkatan pemanfaatan dan penyebaran informasi, peningkatan kemampuan teknologi informasi dalam negeri, serta peningkatan sarana fisik perstatistikan.

Sasaran pokok pembangunan sistem informasi pada Repelita adalah terciptanya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh sektor pembangunan serta berkembangnya jaringan sistem informasi di berbagai bidang pembangunan seperti bidang ekonomi, iptek, hukum, serta sektor aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa, yang berkemampuan memanfaatkan pusat informasi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, industri teknologi informasi di dalam negeri sudah lebih mampu memenuhi kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa yang dibutuhkan di dalam negeri.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sistem informasi tersebut, ditempuh berbagai kebijaksanaan antara lain melaksanakan pembakuan perangkat keras, perangkat lunak, format, struktur dan klasifikasi data, personel dan prosedur, untuk menja­min integrasi seluruh sistem agar mampu meningkatkan kemudahan komunikasi; menyempurnakan dan memantapkan tatanan organisasi yang berkembang terus sesuai dengan bertambahnya aktivitas sistem in­formasi; meningkatkan kemampuan dan penggunaan sistem informasi dalam negeri baik barang maupun jasa; meningkat­kan penyebaran informasi ke dan dari luar negeri tentang potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan jumlah serta mutu barang dan jasa ekspor, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Dalam melaksanakan berbagai kebi­jaksanaan tersebut ditetapkan satu program pokok, yaitu program pengembangan sistem informasi; dan empat program penunjang, yaitu program pemasyarakatan sistem informasi, program pembi­naan industri teknologi informasi, program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sistem informasi, serta program pembinaan kelem­bagaan. Sasaran pembangunan adalah berkembangnya sistem perstatistikan nasional yang makin terpadu dan makin andal sehingga mampu menyediakan data yang bermutu dan andal dalam meningkatkan efisiensi dan produk­tivitas pembangunan di tingkat sektoral, lintas sektor, nasional, dan regional.

Untuk mencapai sasaran tersebut disusun beberapa kebijaksanaan yaitu: penyempurnaan penyelenggaraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan informasi. Pelaksanaan pembangunan sistem informasi dilaksanakan melalui program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah program penyempurnaan dan pengembangannya, sedangkan program pe­nun­jang terdiri dari: program informasi, program peningkatan prasarana dan sarana, serta program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Program penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi ditujukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik yang dapat digunakan sebagai indikator dalam perencanaan bagi pemerintah, dunia usaha, peneliti dan masyarakat. Selanjutnya, program pengembangan sistem informasi ditujukan untuk menyebarluaskan system informasi bagi yang memerlukan. Program peningkatan prasarana dan sarana fisik ditujukan untuk mendukung kegiatan statistik yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Sedangkan program pendidikan/ pelatihan dan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan statistik dari petugas pengumpul data dan mitra, serta memasyarakatkan statistik.

2.2 Pengertian Sistem Informasi

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang mempunyai arti

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.

2. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur.

Terdapat dua kelompok dalam pengertian sistem, yaitu pengertian yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pengertian sistem yang menekankan pada prosedurnya adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang dimaksud prosedur disini adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Sedangkan pengertian sistem yang menekankan pada komponennya adalah kumpulan-kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan adanya sistem ini, kita berpandangan bahwa sistem merupakan seatu komponen yang saling berhubungan dan dengan keterkaitannya tersebut dapat menimbulkan suatu yang disebut informasi sebagai output untuk mencapai tujuan.

Menurut William S. Davis :

“Sistem adalah suatu penggabungan metode, prosedur atau teknik yang telah diatur membentuk kesemuanya itu menjadi terorganisasi secara baik dan benar”.

Menurut Indriyono Gitosumarno :

“Sistem adalah suatu agresi (kumpulan) elemen yang dinamis, yang berhubungan satu sama lain dan saling tergantung dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum tertentu”.

Menurut Dj. A. Simarmata :

“Sistem adalah keseluruhan elemen yang mendukung pencapaian tujuan yang mempunyai kegiatan fungsional satu sama lain”.

Menurut H.A. Harding :

“Sistem adalah bagian yang mempunyai kaitan satu sama lain, yang bersama-sama bereaksi menurut pola tertentu terhadap input dengan tujuan untuk menghasilkan output. Biasanya pola tindakannya dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan faktor-faktor dan sifat-sifat tertentu”.

Menurut Gordon B. Davis :

“Sistem dapat membentuk abstrak maupun fisik. Sebuah sistem abstrak adalah suatu susunan teratur, gagasan atau konsepsi yang saling bergantung, sedang sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama”.

Menurut S. Prajudi Atmasudiro

“Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek tau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga unsur tersebut merupakan satu keatuan dalam pemrosesan atau pengolahan tertentu”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan ciri-ciri dari sistem yaitu sebagai berikut :

1. Sistem mempunyai tujuan.

2. Sistem terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen.

3. Bagian-bagian yang berhubungan membentuk struktur yang mengikat keseluruhan dalam satu kesatuan.

Dalam hal ini apabila salah satu komponen terganggu atau mengalami kendala maka hal itu juga akan berpengaruh pada sistem itu sendiri. Sedangkan Informasi adalah “Kumpulan data yang sudah diolah sehingga lebih berarti dan berguna bagi si pemakai”. Dari defenisi tersebut kemudian dihubungkan dengan bidang studi penulis yaitu Manajemen Informatika Komputer maka Sistem Informasi Manajemen adalah “Sistem Informasi yang sudah terkomputerisasi karena adanya interaksi manusia dan komputer yang menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan adanya pengguna maka perangkat lunak dalam hal ini adalah komputer dapat digunakan dengan baik”. Selain sistem dan informasi, ada juga Karakteristik Sistem yang terdiri dari beberapa karakter yaitu :

1. Komponen-komponen, suatu sistem berisi komponen yang saling berinteraksi atau saling bekerja sama.
2. Batas sistem, yaitu pemisah antara sistem dengan lingkungan luarnya.
3. Lingkungan Luar, yaitu merupakan sistem yang ada diluar batas sistem ini tetapi lingkungan ini ada yang memberi pengaruh positif dan negatif.
4. Penghubung, yaitu keluaran dari suatu sub sistem dapat sebagai penghubung ke sub sistem lainnya.
5. Masukan, yaitu masukan yang diberikan pada sistem ada 2 macam yaitu masukan perawatan (sebagai program dalam compiler agar sistem Beroperasi) dan masukan sinyal (sebagai data dalam komputer agar menghasilkan).
6. Proses, yaitu pengolahan input sehingga menghasilkan output yang diinginkan.
7. Sasaran, tujuannya dibuat suatu sistem.
8. Kluar, yaitu hasil dari operasi sistem ada yang memenuhi sasaran dan ada yang tidak.

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi, dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Suatu organisasi yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat manajemen melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Mereka membutuhkan untuk dapat melakukan akses terhadap data kapanpun dan dimanapun dengan mudah, akurat dan konsisten, sistem informasi yang cepat dapat mengikuti perubahan kondisi.

Menurut pendapat Tata Sutabri dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut:

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005:42).

Dengan demikian sistem informasi adalah suatu sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Dari organisasi ke organisasi, sumber daya ini disusun atau distrukturkan dengan beberapa cara yang berlainan, karena organisasi dan sistem informasi merupakan sumber daya yang bersifat dinamis.

Lebih lanjut menurut pendapat James B Bower dkk dalam bukunya Computer Oriented Accounting Informations System yang dikutip Teguh wahyono dalam bukunya Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan Implementasi menjelaskan pengertian sistem informasi, sebagai berikut:

Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan(Wahyono,2004:17).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur informasi penting guna memproses tipe transaksi rutin tertentu yang menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.

2.3 Sistem Informasi Manajemen

Kombinasi dari istilah sistem, informasi, dan manajemen menjadi kata-kata baru yaitu “Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen menurut Raymond McLeod Jr adalah sebagai berikut :

Sistem Informasi Manajemen SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah (Raymond McLeod Jr, 1996:54)

Sedangkan menurut Komaruddin dan Effendy sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut :

Sistem Informasi Manajemen SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang teat yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen (Komaruddin, 1989:111).

Salah satu cabang ilmu yang saat ini sangat berkembang pesat adalah ilmu manajemen. Ilmu ini telah melakukan intervensi keberbagai bidang ilmu lain, atau paling tidak telah menggandeng ilmu lain dalam pengembangannya. Kita kenal ada manajemen sumber daya manusia, manajemen perbankan, manajemen industri, manajemen keuangan, pemasaran, produksi, manajemen perkotaan, manajemen pemerintahan, manajemen pendidikan, manajemen sistem informasi, secara umum pengertian manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumberdaya yang menurut suatu perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (objective) atau tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian (1989:5) manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Akhirnya, menurut Terry dalam Manullang (2005:1) manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dari ketiga definisi tersebut di atas, ada tiga hal penting dalam definisi-definisi tersebut. Pertama, ada tujuan yang hendak dicapai; kedua, tujuan yang hendak dicapai memerlukan/membutuhkan tenaga orang lain; dan ketiga, kegiatan/aktivitas orang lain tersebut harus dibimbing dan diawasi atau dikontrol.

2.4 Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Istilah efektif effective dan efisien efficient merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999 : h.27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not (Prawirosentono, 1999 :27).

Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari dari kegiatan itu mempunyai nilai tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002 :139), menyatakan :“doing the right things is more important than doing the things”.

Right”. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right” (efektifitas adalah melakukan hal yag benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga “effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly” (efektifitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).

Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya input baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur-hamburan sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur mearsurable, sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif.

Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan input akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan.

Penghematan sebenarnya hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai Cost Reduction Program (Program Pengurangan Biaya), yang sebaliknya dipandang sebagai Cost Improvement Program (Program Perbaikan Biaya) yang berarti mengefektifkan biaya. Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (leadership) yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (what are the things to be accomplished), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (how can certain things be best accomplished)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas)” (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa efektivitas apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya, artinya adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Effectivennes, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (dalam Moenir, 2006:166).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya Perancangan Kota Secara Terpadu mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut:

Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya (Zahnd, 2006:200-2001).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “doing things right”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “doing the right things”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

2.5 Kinerja

2.5.1 Pengertian Kinerja Pegawai

Pengertian Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut :

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikanya.

Selanjutnya peneliti juga akan mengemukakan tentang definisi kinerja karyawan menurut Bernandin & Russell (1993:135) yang dikutip oleh Faustino cardoso gomes dalam bukunya yang berjudul Human Resource Management,

Performansi adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu.

Sedangkan Veithzal Rivai (2006:309) mengatakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi.

2.6.2 Pengukuran Kinerja Pegawai

Selanjutnya peneliti akan mengemukakan ukuran-ukuran dari Kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Bernandin & Russell (1993:135) yang dikutip oleh Faustino cardoso gomes dalam bukunya Human Resource Managemen yaitu sebagai berikut :

1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan.

2. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapanya.

3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.

4. Creativeness : keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.

5. Cooperation : kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi

6. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.

7. Initiative : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.

8. Personal Qualities : menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas pribadi.

Sedangkan Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003:355) mengatakan ”hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut A.A.Anwar Prabu Mangkunegara (2005:18-19) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.

Aspek kuantitatif meliputi:

1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan

2. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan,

3. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan

4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

Sedangkan aspek kualitatif meliputi:

1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan

2. Tingkat kemampuan dalam bekerja,

3. Kemampuan menganlisis data/informasi, kemampuan/kegagalan menggunakan mesin/peralatan

4. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen).

2.6.3 Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam organisasi menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:16-17) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakanmodal utama individu manusia untu mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor individu dan faktor lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

2.6.4 Peningkatan Kinerja Pegawai

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:22-23) terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja.

b. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri.

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan tersebut.

e. Melakukan rencana tindakan tersebut.

f. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum.

g. Mulai dari awal, apabila perlu.

Bila langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pegawai dapat ditingkatkan.

BAB III

OBJEK KKL

3.1 Sejarah Singkat

Pada Umumnya keberadaan sebuah organisasi tidak akan selalu tetap, melainkan selalu dinamis/berubah sesuai tuntutan perubahan jaman, baik dalam hal bentuk / strukturnya, orang yang duduk didalamnya, sampai kedalam hal misi dan visinya. Itu semua dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian merupakan sebuah Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk sebuah organisasi yang dinamis, karena keberadaannya merupakan hasil perubahan / likuidasi dari 2 (dua) organisasi yang menangani masalah transportasi di Jawa Barat, yaitu organisasi / instansi vertikal yang bernama Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Barat dan organisasi / instansi Daerah yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Masing-masing institusi tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya dengan diberlakukannya otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, Instansi vertikal Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di likuidasi menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian Strukturnya disempurnakan dengan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.2 Obsesi dan Gambaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1. Tertatanya layanan transportasi umum secara terpadu yang diarahkan pada pengembangan angkutan massal dikota Metropolitan Bandung Raya di wilayah bogor Depok Bekasi (BODEBEK) dan Cirebon.

2. Meningkatnya peran dan fungsi pelabuhan Cirebon sebagai Pelabuhan Internasional

3. Terbangunnya Bandara Internasional Jawa Barat sebagai pengganti Bandara Hussein Sastranegara Bandung, sekaligus merupakan Pintu Gerbang Jawa Barat.

4. Terbentuknya BUMD bidang Perhubungan yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan fasilitator PEMDA dalam pelayanan perhubungan serrta pendanaan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan.

3.3 Target Kinerja

1. Melengkapi fasilitas lalu lintas jalan diruas jalan provinsi dan jalan negara serta pengingkatan fasilitas bidang ASDP, udara dan POSTEL.

2. Tersusunnya buku pedoman Standar pelayanan Minimal Perhubungan Jawa Barat dan buku Tataran Transportasi Wilayah.

3. Penetapan surat keputusan Gubernur mengenai Denda Kelebihan Muatan

4. Fasilitas dalam rangka Optimalisasi Bandara Hussein Sastranegara

5. Terselenggarany penerbangan sipil reguler ke Bandara Nusawiru bekerja sama dengan PT.Merpati Nusantara Air Line

6. Mewujudakan kerjasama yang mantap dan sinergi dengan Dinas Instansi serta Mitra-Kerja Perhubungan.

7. Memfasilitasi dalam rangka terwujudnya kerjasama fihak Investor dengan PEMDA Provinsi Jawa Barat

8. Menyiapkan proposal dan konsep pembentukan BUMD bidang Transportasi dan Telekomunikasi melalui kerjasama dengan BUMD terkait.

3.4 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Perhubungan Terpadu sebagai Pendorong Utama Pembangunan Jawa Barat 2010.

Misi

1. Mengintegrasikan penyelenggaraan perhubungan melalui konsolidasi dan penataan ketatalaksanaan sejalan dengan otonomi daerah.

2. Memenuhi kebutuhan sarana , prasarana dan fasilitas perhubungan yang berdimensi kelancaran dan keselamatan

3. Mengembangkan sistem perhubungan terpadu yang mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi berskala lokal, regional dan nasional melalui pembangunan sistem informasi manajemen perhubungan dan pemanfaatan kemajuan IPTEK, serta meningkatkan profesionalisme SDM Perhubungan.

3.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok “Merumuskan Kebijaksanaan Organisasi bidang Perhubungan yang merupakan sebagian kewenangan Desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan“.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional bidang perhubungan
2. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan meliputi ;Program, Angkutan, Lalu Lintas, Sarana dan Pengendalian
4. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

3.6 Struktur Organisasi

3.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

JUMLAH PEGAWAI JUMLAH TOTAL : 559 Orang TERDIRI DARI - PEGAWAI DEFINITIF : 495 Orang - TENAGA KERJA KONTRAK : 64 Orang

BALAI

Berdasarkan Pasal 4 huruf (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Umum

3. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :

a) Seksi Data dan Informasi

b) Seksi Penyusunan Program

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :

a) Seksi Angkutan Darat

b) Seksi Angkutan Laut

c) Seksi Angkutan Udara

5. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahkan :

a) Seksi Lalu Lintas Darat

b) Seksi Lalu Lintas Laut

c) Seksi Lalu Lintas Udara

6. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan :

a) Seksi Pengendalian Angkutan

b) Seksi Pengendalian Sarana

c) Seksi Pengendalian Lalu Lintas

7. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :

a) Seksi Sarana Perhubungan Darat

b) Seksi Sarana Perhubungan Laut

c) Seksi Sarana Perhubungan Udara

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Sukabumi no. 1 Bandung.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana dalam ketentuan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu :

a. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dengan struktur sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Seksi Tata Operasional

5. Seksi Keselamatan

6. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Raya Cinunuk Bandung.

b. Balai Pengelolaan Bandar Udara, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Seksi Tata Operasional

5. Instalasi (Bandara Nusawiru Ciamis)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Sukabumi no. 1 Bandung.

c. Balai Pengawasan Spektrum dan Frekuensi Radio, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Identifikasi

4. Seksi Penertiban

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Jl. Laswi no. 7 Bandung.

d. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah I (Bogor – Purwakarta) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pelayanan

4. Seksi Pemeriksaan

5. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan : Lokasi Kantor di Bogor

e. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah II (Cirebon – Priangan) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pelayanan

4. Seksi Pemeriksaan

5. Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Catatan : STRUKTUR ORGANISASI terlampir.

3.7 Sistem Infomasi dan Teknologi Telematika Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat

Visi
“Terwujudnya Pemerintahan Bandung Yang Ber Basis Teknologi Komunikasi Dan Informasi Guna Terciptanya Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Transparan Sehingga Tumbuh Menjadi Negeri Makmur Yang Berkeadilan Dan Adil Dalam Kemakmuran”.

Misi

1. Membangun dan Mengembangkan E-Government Pemerintah Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Admnistrasi Pemerintahan Bandung Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Transparan Dan Akuntabel
2. Membangun Infrastruktur Dan Mengembangkan Telematika Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Guna Akses Informasi Baik Secara Regional, Nasional Maupun Global.
3. Membangun Dan Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Guna Mendukung Terselenggaranya Pemerintahan Elektronik (E-Government) Pemerintah Bandung.
4. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Teknologi Komunikasi Dan Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Dan Pengetahuan Serta Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat.
5. Melaksanakan Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Bandung Yang Memiliki Pengetahuan Dan Keahlian Dalam Mengelola Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika memiliki tugas pokok yaitu melakukan analisis, perencanaan sistem informasi (hardware, software dan jaringan), merumuskan kebutuhan data dan infromasi, serta membangun, mengembangkan, memelihara sistem informasi, pengawasan dan pengendalian sistem informasi manajemen, teknologi telematika, penerapan dan pemberdayaan sistem di lingkungan Pemerintah Daerah.

Fungsi

1. Penyusunan kebutuhan alat perangkat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya guna terwujudnya integrasi antar sistem;
2. Penyusunan konfigurasi alat perangkat keras dan lunak dan alat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya dalam rangka melaksanakan sistem informasi dan pengolahan data;
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur telematika di provinsi Jawa Barat;
4. Penyelenggaraan komunikasi data dan informasi baik secara internal maupun eksternal di lingkungan pemerintah daerah
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal teknis penyusunan aplikasi sistem informasi dan pengolahan data serta komunikasi data dan informasi;
6. Pengawasan dan pengendalian kebutuhan sistem informasi manajemen teknologi telematika di lingkungan pemerintah daerah;
7. Pengawasan dan pengendalian penggunaan teknologi telematika;
8. Pengawasan dan pengendalian pemberian rekomendasi penggunaan sistem informasi manajemen telematika;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan sistem infomasi dan teknologi telematika; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Sasaran

Tujuan Sasaran Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika

1. Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur Bandung dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bandung.
2. Melakukan analisis, perencanaan sistem informasi (hardware, software dan jaringan), merumuskan kebutuhan data dan informasi, serta membangun, mengembangkan, memelihara sistem informasi managemen, tehnologi telematika, penerapan dan pemberdayaan sistem di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang berwenang mengatur dan membina penyediaan jasa perhubungan transportasi,pos dan telekomunikasi senantiasa menyadari bahwa betapa pentingnya menyajikan informasi mengenai berbagai upaya yang bermuara pada penyediaan jasa perhubungan yang semakin handal, seperti penyediaan prasarana, sarana dan perangkat hukumnya kepada masyarakat luas, baik masyarakat sebagai penyedia jasa perhubungan operator maupun masyarakat sebagai pemakai jasa perhubungan user.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam hal mengembangkan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam bidang tertentu juga sudah sangat maju, di karenakan sistem informasi adalah sala satu kebutuhan didalam bersinergi antara suatu sub sistem informasi satu dengan sub sistem informasi lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini internet, telah membuka satu peluang lagi bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan internet sebagai wahana bagi penyebarluasan informasi baik di dalam maupun diluar.

Hal ini membantu dan mewujudkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi era globalisasi, dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat semakin dituntut mampu menyediakan jasa perhubungan dan informasi untuk mendukung aktifitas pergerakan orang, barang dan informasi. Khusus dalam hal transportasi barang. Departemen perhubungan senantiasa mengupayakan agar biaya transportasi dapat ikut mendukung komoditas ekspor, mampu bersaing di pasar internasional.

Kemajuan tekonologi dan informasi merupakan realita yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari di era modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju merupakan peluang bagi setiap instansi dan lembaga pemerintahan untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam rangka meningkatkan pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. upaya untuk mengfektipkan penggunaan teknologi dan informasi dilembaga pemerintahan merupakan upaya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyediaan sarana teknologi informasi yang dijumpai di lembaga pemerintahan. Disamping di lembaga pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat ditemui dengan munculnya internet di dalam dinas perhubungan provinsi jawa barat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada penggunaan teknologi komputer dan internet telah mendorong aparatur menjalankan tugasnya lebih cepat dan efektip sehinga terwujudnya kinerja pegawai yang optimal.

Kinerja aparatur yang kuat untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis dalam pembangunaan teknologi informasi perlu diwujudkan. Melalui komitmen yang kuat untuk mewujudkan penggunaan teknologi informasi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelayanaan pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan teknologi menginginkan adanya kebijakan dan langkah-lanhkah yang jelas dalam rangka mewujudkan pembangunan di segala bidang. Penggunaan teknologi diharapkan dapat menggali kinerja yang lebih optimal baik oleh apratur pemerintah ataupun masyarakat. Komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur melalui pengembangan teknologi dan informasi dan komunikasi didukung oleh instruksi presiden republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-Government. Instruksi ini merupakan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan pengembanagn e-government.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-government maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menindak lanjuti dan mennyikapi diri untuk melaksanakan apa yang dinamakan e-government. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini melalui subbagian informasi dan pengolahan sistem informasi kepegawaian membangun sebuah website sendiri.

Penerapan e-government di dalam penerapannya membutuhkan kinerja aparatur yang optimal, sehingga perlu adanya pengemabangan kapasitas dan keahlian dan kemampuan sumber daya aparatur yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sumber daya manusia merupakan pengelola, pengembang dalam penggunaan e-government merupakan faktor yang turut mentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan penerapan e-government di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan e-government diperlukan dengan adanya peningkatan kinerja aparatur dan penataan yang matang dalam pendayagunaannya melalui perencanaan yang matang dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelayanan melalui media elektronik seperti internet dalam hal ini website merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanaan. Salah satu inisiatif yang paling mudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pelayanaan sistem informasi yang di terapkan di dinas Perhubungan provinsi jawa Barat adalah melalui website, guna memberikan informasi penting mengenai bagaimana tugas-tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, peraturan-peraturan kepegawaian dan lain-lain.

4.2 Kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen

Kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen sekarang ini adalah memberikan sistem informasi melalui website di sub bagian data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 merupakan hal yang perlu dilakukan agar pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Peningkatan kinerja aparatur pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu untuk mewujudkan profesional pegawai supaya kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat.

Kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen sekarang ini adalah :

1. Menyiapkan dan mendukung tekniologi sistem informasi, web site adalah sebagai wahana utama dalam mengembangkan dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kedepannya.

2. Menerapkan efektivitas kinerja pegawai dalam hal menembangkan teknologi informasi didalam kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

3. Mempersiapkan dan mengkoordinir pegawai di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan sistem informasi manajemen.

Orientasi pengembangan sumber daya aparatur pada Sub Bagian Data dan Informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan profesional pegawai yang mengutamakan.

1. Tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan, artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, sehingga Dinas Provinsi Jawa Barat Sub Bagian Data dan Informasi dapat merencanakan kebutuhan aparatur berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang ada.

2. Tenaga-tenaga yang mampu melakukan analisa untuk kinerja aparatur yang akan dihubungkan dengan imbalan jasa atas pelaksanaan tugas yang dilakukan artinya, analisa terhadap kinerja aparatur tidak hanya dilakukan seorang pegawai (secara individual), tetapi juga kelompok, serta bagaimana cara melakukan penilaian pekerjaan tersebut.

3. Tenaga-tenaga terampil yang mampu melakukan pengukuran baik terhadap analisa kebutuhan aparatur, analisa pekerjaan, uraian pekerjaan, analisa jabatan, kinerja pegawai, imbalan jasa, yang disertai tolak ukurannya.

4. Tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian ganda (multi skilled) artinya, aparatur yang berasal dari perguruan tinggi tidak hanya mempunyai satu keahlian saja.

Untuk itu, penanganan website dilakukan dan dikelola oleh Sub Bagian Data dan Informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, karena mereka diberi pelatihan khusus untuk menangani informasi-informasi mengenai data-data kepegawaian yang diintegrasikan ke server database. Sub Bagian Data dan Informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan pelatihan dan pengembangan kepada pegawainya dengan berkerja sama dengan badan informasi Provinsi Jawa Barat. Dimana setiap tim dari badan informasi Provinsi Jawa Barat memberikan pelatihan kepada pegawai di Sub Bagian Data dan Informasi Dinas perhugungan Provinsi Jawa Barat dalam hal penggunaan dan pemeliharaan program website.

Pendidikan sumber daya aparatur di sub bagian data dan informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk mengarahkan pegawai agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Pendidikan sumber daya aparatur tidak hanya ditujukan kepada pegawai baru, tetapi juga pegawai lama. Pegawai lama perlu mendapatkan pendidikan saat ada perubahan di bagian pegawai itu bekerja. Pendidikan sumber daya aparatur merupakan cara untuk mewujudkan profesional pegawai di sub bagian data dan informasi kepegawaian, karena kalau aparatur mau melakukan pendidikan berarti para aparatur tersebut bisa dibimbing dan diarahkan dalam peningkatan kualitas kerja yang berorientasi pada profesional pegawai.

Kemampuan dan kesediaan aparatur melalui dalam memberikan informasi kepegawaian melalui website di Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi di Dinas Perhubugan Provinsi i Jawa Barat salah satu faktor untuk mewujudkan profesional pegawai. Kemampuan dan kesediaan seorang pegawai dalam menerima tugas-tugas yang diberikan kepadanya dapat menentukan kinerja pegawai dan tetunya ini merupakan nilai yang lebih bagi setiap pegawai yang berhasil mengembangkan website ini. Kemampuan dan kesediaan aparatur dalam mengahadapai pekerjaan yang berbasis teknologi informasi, yaitu melalui website memang belum sepenuhnya optimal. Karena, penyesuaian pekerjaan yang dilakukan dalam website belum begitu menyeluruh dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai. Jumlah pegawai yang menguasai teknologi informasi masih sangat terbatas, sedangkan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi informasi sangat banyak dan berat, serta membutuhkan konsentrasi yang besar. Besarnya kompensasi yang harus diberikan jika bekerja sama dengan organisasi yang bergerak di bidang teknologi informasi pun menjadi pertimbangan dalam pengaplikasian teknologi informasi ke dalam pekerjaan para pegawai.

Penyesuaian pekerjaan melalui website supaya para aparatur bersedia untuk menggunakan program yang telah ditentukan. Pegawai yang telah bersedia, karena pegawai tersebut telah melalukan pelatihan dan pendidikan sehingga kemampuan aparatur untuk penggunaan website Kemampuan aparatur untuk memahami pengolahan data-data kepegawaian yang diintegrasikan ke server database komputer, karena pegawai tersebut telah melakukan pelatihan dan pendidikan. Aparatur yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan internet dan website.

Aparatur merupakan bagian dari organisasi sebagai sebuah wadah bagi dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi pasti memilik pemimpin dan anggota Sebagai makhluk sosial, mereka pasti akan saling berinteraksi. Interaksi antara pemimpin dengan aparaturnya berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itulah, umumnya akan terbentuk aturan yang mengendalikan ketertiban dari interaksi tersebut. Aturan tersebut bisa berupa kesepakatan kerja bersama, bisa juga hasil otoritas pemimpin organisasi itu. Peran seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai suatu interaksi bisa dikendalikan. Karena pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya (pegawai) untuk menentuakan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan motivasi. Pengintegrasian sumber daya aparatur melalui seorang pemimpin di Sub Bagian Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, merupakan cara untuk menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan di suatu tempat. Penyatuan sumber daya aparatur merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama. Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Karena para aparatur tersebut mempunyai pikiran, perasaan harga diri, dan sifat yang berbeda serta mempunyai latar belakang perilaku keinginan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam organisasi.

4.3 Proses Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dalam Penerapan Efektivitas Kinerja Pegawai Di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Proses pengembangan pengelolaan sistem informasi manajemen website oleh Biro Sub Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dalam memberikan informasi kepegawaian yang efektif dan tepat guna, memerlukan kesiapan yang opitmal karena sangat penting dalam proses peningkaan kinerja pelayanaan di bidang kepegawaian. Perlengkapan yang diperlukan dalam proses pencapaian kinerja pegawai terdiri dari berbagai komputer dan perangkat pendukung dalam membangun sebuah database website jaringan komputer, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer adalah: satu membagi sumber daya contohnya, berbagai pemakaian printer, CPU, memori dan hardisk, dua komunikasi: contohnya surat elektronik, instant messaging chatting, tiga akses informasi contohnya web browsing.

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan service, pihak yang meminta layanan disebut klien client dan yang memberikan pelayanan disebut pelayan (server), arsitektur website ini disebut dengan client server, dan digunakan hampir seluruh aplikasi komputer yang terhubung dengan internet seperti pada website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Perlengkapan yang diperlukan dalam proses produksi oleh biro kepegawaian terdiri dari berbagi komputer dan perangkat pendukung. Dalam membangun sebuah website jaringan komputer sangat diperlukan diantaranya yaitu:

1. Perangkat keras Hardware

Perangkat keras terdiri dari server printer, server cadangan, komputer kerja workstation, peripheral (printer, plotter, scanner dan lain sebagainya) dan perangkat keras pendukung seperti UPS.

2. Perangkat lunak, Perangkat lunak dalam sistem komputer antara lain : Sistem operasi baik jaringan maupun standalone seperti, Windows 2000 server, Internet Eksplorer, Mozilla Firefox, Novell Netware, Windows 9X, UNIX, (Open Source Linux, Free BSD) dan lain-lain. Progam tools dan database misalnya microsoft Tools, PHP, Macromedia Dreamweafer, Plash, Sistem pengamanan misalnya antivirus Firewall dan lain-lain.Customized progam dikembangkan untuk mendukung unjuk kerja dari instasi itu sendiri.Generic aflication progam seperti Microsoft Office, Lotus Smart, Star Office dan lain-lain.
3. Perangkat lunak lainnya yang dapat di aflikasikan secara mudah dan memasyarakat. Perangkat pendukung dalam pembuatan website:

a. Alamat website/nama domain

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server, nama-nama domain memberikan kemudahan pengguna internet untuk melakukan akses server dan mengingat server yang dikunjungi .

b. Hosting

Web hosting adalah penyewaan ruang hard disk dan fasilitas di server internet untuk menempatkan dokumen web html, database, audio, video,dsb.) sehingga menjadi sebuah homepage situs web yang dapat dikunjungi diseluruh dunia melalui website Dinas Perhubungan Provinsi jawa Barat

c. Menyiapkan segala informasi halaman web:

Content : informasi yang akan dimuat didalam halaman web yang berupa text dan kumpulan foto-foto.

d. Design : tampilan yang dibuat untuk keindahan tampilan di website sehingga menarik perhatian para pengunjung agar setiap orang yang berkunjung ke website Biro Kepegawaian lebih tertarik.

e. Membuat halaman website :Membuat halaman website bisa menggunakan beberapa maintenance yaitu mengunakan:

f. Text editor contohnya notepad atau tex edit, dimana HTML diubah dalam program editor tersebut.

g. WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor. Contohnya microsoft frpontpage dan Macromedia dreamweafer, dimana situs edit menggunakan GUI (Graphical User Interface) dan format HTML (Hyper Text Markup Language) ini secara otomatis di generate oleh editor ini.

Editor yang sudah memiliki template, contohnya Rafidweaver dan Web, diamana editor ini membolehkan user untuk membuat dan mengupdate websitenya langsung ke web server secara cepat, tanpa harus mengetahui apapun tentang HTML. Mereka dapat memilih template yang sesuai dengan keinginan mereka, menambah gambar atau objek, mengisinya dengan tulisan dan dengan sekejap mereka dapat membuat website tanpa harus melihat sama sekali kode-kode HTML. Uload file Setelah halaman web sudah selesai terupload, untuk membukanya dapat menggunakan bantuan software contoh: Internet Explorer, Fire Fox dll. Website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat diakses mengunakan beberapa cara, yaitu pada alamat Browser mengetikan alamat website Dinas Perhubungan Provinsi JawaBarat.

Web Counter : Web counter adalah mesin penghitung otomatis berguna untuk mengetahui beberapa banyak pengunjung website.

Sarana teknologi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. Untuk memenuhi pembuatan website Jaringan komputer merupakan syarat utama untuk menerapkan dan penggunakan website e-Goverrnment. Dalam satu area perkantoran Biro Kepegawaian Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat memiliki jaringan komputer yang memenuhi pembuatan website, Penerapan e-government melalui website diharuskan memiliki perangkat yang mempunyai kecepatan pengiriman data yang relatip tinggi. Perangkat dalam hal ini kecepatan memori diperbaharui sehingga dalam mengakses tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menampilkan satu halaman website.

Pengembangan sumber daya aparatur dalam penerapan website yang dilakukan oleh Sub Bagian Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat secara konseptual dapat juga mengubah sikap pegawai terhadap pekerjaan. Hal ini disebabkan pemahaman pegawai terhadap pekerjaannya juga berubah, karena sikap seseorang aparatur memiliki elemen-elemen kognitif, yaitu keyakinan dan pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek.

Apabila pemahaman mengenai website telah diketahui sebagai obyek yang dipelajari untuk dikembangkan kepada setiap aparatur maka konsep mengenai pemahaman pun akan membawa pegawai lebih maju dalam berpikir untuk melakukan pekerjaannya. Afeksi, yaitu perasaan seseorang terhadap obyek tersebut sebagai akibat dari pengetahuan dan keyakinannya. Kecenderungan tindakan terhadap obyek tersebut, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan dapat mengubah sikap seseorang.

Pelatihan dapat juga dilakukan secara khusus untu mengubah kepuasan dan motivasi kerja bilamana dibutuhkan. Pentingnya pelatihan dan pengembangan menghendaki kegiatan ini dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah tertentu, yaitu analisis kebutuhan (kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan pegawai), penentuan tujuan dan materi latihan, pemilihan metode latihan yang tepat, dan evaluasi pelatihan.

Proses pelatihan dan pengembangan pegawai harus dilakukan secara sistematis agar sesuai sasaran. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian program pelatihan dan pengembangan pegawai, yaitu melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang aspek dari obyek yang akan dikembangkan. Data yang didatap dari penelitian tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan materi yang merupakan langkah kedua dalam penyusunan program pelatihan. Langkah ketiga adalah menentukan metoda pelatihan yang tepat. Langkah keempat adalah menentukan pemateri pelatihan yang kompeten dengan materi dan metoda yang digunakan.langkah selanjutnya adalah mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelatihan. Langkah ke enam adaah menentukan peserta pelatihan.

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan agar didapat data tentang kebutuhan akan pelatihan yang aktual. Hal ini perlu dilakukan agar pelatihan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan kebutuhan. Penentuan materi pelatihan dilakukan setelah didapat data tentang kebutuhan pelatihan dari hasil penelitian awal. Penentuan materi perlu dilakukan agar pelatihan tidak membahas hal-hal yang tidak dibutuhkan.

Pemilihan metode pelatihan, agar efektif perlu memperhatikan diterapkannya prinsip-prinsip belajar, yaitu participation, repetition, relevance, transference, dan feedback. Biaya, materi, pelatih, dan peserta pelatihan juga merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta latihan dalam kegiatan pelatihan secara aktif dan secara langsung. Partisipasi merupakan aspek penting dalam pelatihan sebab partisipasi dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik dan sukar untuk dilupakan. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam belajar sebagi berikut:

Pertama, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan suatu ide dalam ingatan seseorang. Suatu konsep atau cara melaksanakan pekerjaan, bilamana dilakukan secara atau didengar berulang-ulang, akan tertanam dalam ingatan seseorang. Kedua, relevance berarti pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang, misalnya seseorang melaksanakan suatu pekerjaan rnelalui suatu langkah-langkah tertentu dan ini mempunyai arti penting karena rnemudahkan dia dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, transference berarti adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Transparansi akan memotivasi seseorang untuk belajar sebab pelatihan akan dirasakan bermanfaat oleh peserta karena dapat mempermudah peserta dalam melakukan tugas sehari-hari. Keempat, feedback merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki dan rnana yang dapat dipertahankan.

Pada prinsipnya ada dua metode latihan dan pengembangan yang dapat digunakan. Pertama adalah metode pelatihan kerja (on the job training) dalam bentuk intruksi pelatihan kerja (job instruction training), dan perputaran pelatihan pekerjaan (coaching, job rotation). Job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan di mana ditentukan seseorang (biasanya manajer atau supervisor) bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Metode ini bila dikaitkan secara khusus dengan prinsip-prinsip belajar di atas terlihat dengan jelas memiliki partisipasi yang tinggi, relevance, repetition, transference, dan juga feedback.

Metode-metode pelatihan yang digunakan dalam praktek sesungguhnya sangat bervariasi dan dalam bentuk yang sangat hanyak. Metode-metode yang telah disebutkan hanyalah sebagian yang paling sering digunakan, termasuk di Sub Bagian Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pemilihan pelatih merupakan hal yang cukup penting, agar materi yang disampaikan dapat mengenai sasaran. Pemilihan pelatih harus didasarkan pada keahlian dan kemampuannya untuk mentrasformasikan keahliannya tersebut kepada peserta pelatihan. Tahap ini tidak hanya menyangkut memilih pelatih, tetapi juga mempersiapkan pelatih dalam arti adanya pelatihan khusus bagi pelatih jika dibutuhkan.

Pelatihan perlu juga melakukan pemilihan peserta. Hal ini agar pelatihan dapat mengenai sasaran. Peserta pelatihan haruslah orang yang memang siap dilatih, artinya peserta adalah mereka yang secara metal telah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan. Jumlah peserta pun perlu dibatasi sesuai dengan fasilitas yang mungkin disediakan, sehingga pelatihan dapat efektif dan efisien. Pelaksanaan pelatihan perlu juga dilakukan evaluasi, yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan, perubahan perilaku, dan perbaikan pada organisasi.

Berdasarkan metode-metode pelatihan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya aparatur supaya lebih profesional. Pengembangan sumber daya aparatur di Sub Bagian Data dan Informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparatur supaya bisa meningkatkan kinerja aparatur sehingga profesional pegawai dapat terwujud. Karena dengan adanya pelatihan pegawai untuk mengembangkan sumber daya aparatur supaya para aparatur tersebut bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, artinya pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya. Pelayananan informasi kepegawaian melalui website, merupakan usaha dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan kemudahan bagi setiap aparatur dan masyarakat untuk memperoleh informasi. Keberadaan website yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, menginginkan semua kebutuhan informasi dapat disampaikan kepada seluruh aparatur dan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui penggunaan website merupakan usaha dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang pelayanan informasi bagi aparatur dan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan informasi. Pencapaian yang diinginkan oleh Biro di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui penggunaan website dapat memberikan informasi dibidang kepegawaian secara luas dan dapat di update ataupun di download oleh aparatur dan masayarakat yang membutuhkan.

Penggunaan website Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat diharapkan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu. Disamping itu aparatur dan masyarakat dapat mengetahui tentang sesutau hal yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti informasi jumlah aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, informasi peraturan kepegawaian, pengumuman kepegawaian dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh aparatur dan masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Rangka Menunjang Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2009, maka peneliti mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi yang cukup berhasil, tetapi sebagian masyarakat belum siap untuk menggunakan Sistem Informasi Tersebut. Kejelasan, Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan sistem informasi Sumber daya yang dapat menentukan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dalam meningkatkan kinerja pegawai tentang Informasi antara lain sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat belum banyak yang dapat menguasai komputerisasi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi Tersebut. Sumber daya anggaran, yang tersedia sudah mencukupi untuk melengkapi sarana dan prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi tersebut. Sumber daya peralatan yang diperlukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Sistem Informasi sudah mencukupi. Sumber daya informasi dan kewenangan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah jelas dalam pelaksanaannya untuk menunjang implementasi Sistem Informasi Manajemen.

3. Proses pengelolaan sistem informasi manajemen dalam menerapan efektivitas kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Dalam menerapkan efektivitas kinerja pegawai sudah dikatakan baik dan dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman, pemahaman dan pendalaman aparatur Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang tinggi, menunjang terlaksananya implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam menerapkan Efektifitas Kinerja Pegawai. Respon menerima dapat ditunjukan dengan mendukung terlaksananya implementasi kebijakan Sistem Informasi manajemen, respon menolak dijadikan masukan untuk Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. Intensitas aparatur Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang tinggi membantu terlaksananya Sistem Informasi Manajemennya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Manajemen. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam proses komunikasi antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat, melalui penyampaian informasi, kejelasan dan konsisten untuk pelaksanaan Sistem Informasi manajemen dalam meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

2. Sumber daya yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus dilaksanakan secara maksimal, karena sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan sangat mempengaruhi terlaksananya implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai.

3. Sikap para aparaturnya harus lebih diperbaiki dan harus meningkatkan pemahaman dan pendalaman dan lebih meningkatkan intensitas yang lebih tinggi untuk terlaksananya keberhasilan implementasi Sistem Informasi manajemen dalam meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta:Gajah Mada Press.

Mangkunegara, Anwar Prabu (2006) Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung:PT.Repika Aditama.

Sedarmayanti (1995) Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung:Ilham Jaya.

Siagian, Sondang (2006). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiono (2005) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.

Sutanta, Edhy (2003) Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta:PT.Graha Ilmu.

Tata Sutabri (2005) Sistem Informasi Manajemen.

Effendy, Onong Uchjana. (1989). Sistem Informasi Manajemen. Bandung : Mandar maju

Handoko, T. Hani (2003) Manajemen (Edisi 2). BPFE-Yogyakarta

Kadir, Abdul (2003) Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta :

Andi.

Leod Jr., Raymond Mc (1996) Sistem Informasi Manajemen, Jilid I. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) Jakarta : Balai Pustaka.

Manullang, M. (2005) Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Siagian, P. Sondang. (2005) Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.

Sudibyo, Placidus (2001) Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Universitas Terbuka.

Menurut Edi Sutanta dalam bukunya menjelaskan e-government(Sutanta, 2003:150).

Sudibyo, Placidus. 2001. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Universitas Terbuka.

Menurut Sondang, informasi (Sondang, 2006:76).

(Sumber: Sutanta,2003:4)

Burhan Metode Deskriftip : (Burhan bungin,2001:124).

Metode penelitian kualitatif (Sugiono,2005:1)

Tata Sutabri Sistem Informasi Manajemen (Sutabri, 2005:42).

wahyono Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan Implementasi (Wahyono,2004:17).

Raymond McLeod Jr Sistem Informasi Manajemen (Raymond McLeod Jr, 1996:54)

Komaruddin sistem informasi manajemen (Komaruddin, 1989:111).

Arthur G. Gedeian Organization Theory and Design (Gedeian, 1991:61).

Mahmudi Manajemen Kinerja Sektor Publik (Mahmudi, 2005:92).

H.A.S. Moenir Manajemen Umum di Indonesia (dalam Moenir, 2006:166).

Effendy, Onong Uchjana. 1989. Sistem Informasi Manajemen. Bandung : Mandar maju.